SENGETI — Isu mengenai beban kewajiban finansial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muaro Jambi kepada Pertamina EP kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pandangan Umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Sengeti pada 9 November 2026, terungkap bahwa total utang tersebut mencapai angka fantastis, yakni USD 5.613.708,57 atau setara dengan sekitar Rp101,9 miliar.
Bukan Tanggungan PT MJU
Poin krusial yang ditegaskan dalam dokumen resmi tersebut adalah klarifikasi status kewajiban. Utang miliaran rupiah ini ditegaskan bukan merupakan utang dari PT Muaro Jambi Unggul (MJU), melainkan murni merupakan warisan kewajiban finansial BUMD periode masa lalu, yakni pada rentang tahun 2017 hingga 2019 saat institusi tersebut masih berstatus sebagai Perusahaan Daerah (PD) Muaro Jambi.
Berdasarkan rincian data dari Surat Pertamina EP, beban utang tersebut terbagi dalam dua periode kepengurusan waktu, yaitu:
Tahun 2017: Tercatat kewajiban finansial sebesar JPMT USD 3.351.640,18.
Periode 2018–2019: Tercatat kewajiban finansial sebesar JPMT USD 2.262.068,39.
Jika ditotal secara keseluruhan, akumulasi kewajiban dari kedua periode tersebut mencapai USD 5.613.708,57, yang jika dikonversikan setara dengan Rp101.916.879.088,35 (atau dibulatkan sekitar Rp101,92 miliar).
Sorotan dalam Ranperda APBD 2027
Keberadaan utang warisan era PD Muaro Jambi ini mengemuka dalam pembahasan legislatif melalui Pandangan Umum Fraksi NasDem di Sengeti, 9 November 2026. Pengungkapan data yang bersumber langsung dari Surat Pertamina EP ini diharapkan mampu memperjelas duduk perkara yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi salah interpretasi atau pencampuradukan tanggung jawab finansial dengan entitas badan usaha yang ada saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi terus memantau langkah strategis serta tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah daerah bersama pihak legislatif guna menyelesaikan persoalan beban historis keuangan BUMD tersebut. **
Social Header